Utang Negara Bukan Sekedar Angka, FKI dan AsMEN Dorong APBN Lebih Produktif
Kota Bekasi — Organisasi Masyarakat Forum Kepakaran Indonesia (FKI) bekerja sama dengan Forum Asistensi Media Nasional (AsMEN) menggelar diskusi publik dengan mengusung tema “Utang Negara, Beban Generasi atau Investasi Masa Depan”. Kegiatan berlangsung di Studio AsMEN Jalan Puncak Cikunir No.14 Jakasampurna Kota Bekasi pada Selasa (1/9/2026).
Diskusi tersebut membahas tentang utang negara, pengelolaan APBN, produktivitas pembiayaan negara dan upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Pembahasan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh organisasi, yakni Ketua Umum FKI Dr. Risman Pasaribu, S.E.,M.M, Ketua Umum AsMEN Nurkholis CPLA, Prof.Dr.Ir. Sugiono,S.E.,M.M, Prof.Dr. Subriatna. Acara dipandu oleh Resa Rusayani, S.H,.M.H, seorang aktivis perempuan yang dikenal sangat peduli pada masalah sosial.
Forum tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai kondisi utang pemerintah, manfaat penggunaan utang, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap perekonomian dan generasi mendatang.
Ketua Umum FKI Dr. Risman mengatakan persoalan utang negara tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nominal. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pembiayaan yang berasal dari utang memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Ketika kita berbicara mengenai utang, jangan hanya melihat berapa besar utang negara. Kita juga harus melihat untuk apa utang itu digunakan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah manfaat tersebut lebih besar daripada beban yang harus ditanggung,” ujar Risman.
Risman menilai utang dapat menjadi instrumen pembangunan apabila dikelola secara tepat, transparan, dan diarahkan kepada sektor produktif. Sebaliknya, utang dapat berubah menjadi beban apabila penggunaannya tidak menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Ketum AsMEN Nurkholis, menilai peningkatan utang negara perlu menjadi perhatian bersama. Ia berharap pemerintah semakin berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara dan pengawasannya, agar pembiayaan pembangunan tidak tergerus oleh praktik korupsi.
“Kami hadir melalui gerakan AsMEN Peduli Bangsa dengan semangat mengajak masyarakat ikut memikirkan persoalan utang negara. Kami berharap penggunaan anggaran dilakukan secara bijak, transparan, dan benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat,” tegas Nurholis.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia Prof. Subriatna, menyampaikan bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto masih perlu dilihat bersama dengan kemampuan negara menghasilkan pendapatan.
Menurutnya, ukuran keamanan utang bukan semata-mata berdasarkan persentase terhadap PDB, tetapi juga kualitas penggunaan dan kemampuan membayar kewajiban.
Subriatna mendorong pemerintah mengarahkan pembiayaan utang kepada sektor yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, industri pengolahan, dan peningkatan produktivitas.
“Utang akan menjadi investasi apabila digunakan untuk pembangunan yang produktif. Infrastruktur harus berkualitas dan memiliki manfaat panjang, begitu pula pendidikan dan kesehatan yang menjadi fondasi pembangunan manusia,” ungkap Subriatna.
Pandangan serupa disampaikan Prof. Dr. Sugiono, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional. Ia menjelaskan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada tinggi atau rendahnya utang, melainkan dinamika antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kemampuan fiskal pemerintah dalam mengelola kewajiban tersebut.
“Utang yang tinggi masih dapat dikelola apabila pertumbuhan ekonomi dan produktivitas juga meningkat. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana utang tersebut diinvestasikan pada sektor produktif sehingga mampu menciptakan pertumbuhan dan memperkuat penerimaan negara,” ujar Sugiono.
Sugiono juga menilai peningkatan penerimaan pajak perlu dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pertumbuhan sektor usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas basis penerimaan negara dengan tetap menjaga ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang.
Diskusi FKI dan AsMEN tersebut pada akhirnya menghasilkan gagasan agar pemerintah memperkuat kualitas pengelolaan utang, meningkatkan produktivitas APBN, memperluas sumber penerimaan negara, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta memastikan pembangunan yang dibiayai utang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Imam Setiadi
