AsMEN TV, JAKARTA — Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) menjajaki kerja sama untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membantu menangani persoalan anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah di berbagai daerah.
Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan antara kedua organisasi di Kantor Pusat DDII, Rabu (7/10/2026). Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian ialah penguatan akses pendidikan, khususnya pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen maupun legalitas pendidikan yang diakui.
Wakil Ketua DDII Ahmad Misbahul Anam mengatakan, kolaborasi dengan SP2MI merupakan bagian dari upaya bersama untuk membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, akses pendidikan yang memadai merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.
Ahmad menuturkan, masih terdapat masyarakat berusia di atas 17 tahun yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu atau belum memiliki legalitas pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala ketika mereka hendak memasuki dunia kerja maupun mengembangkan aktivitas di bidang lainnya.
“Insyaallah kami nanti akan melakukan MoU dan kemudian secara detail nanti kami akan membantu, terutama di daerah-daerah yang barangkali tenaga-tenaga guru atau unit-unit pekerjaannya belum bisa tersentuh,” ujar Ahmad.
Selain memperkuat layanan pendidikan, DDII juga berencana membangun komunikasi dengan pemerintah terkait regulasi pendidikan kesetaraan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program pendidikan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal.
Namun, Ahmad menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan standar kompetensi dan peningkatan kualitas proses pembelajaran.
Sementara itu, Ketua Umum SP2MI Drs. Hj. Amirudin Yusuf mengatakan, pertemuan dengan DDII menjadi langkah awal untuk membangun sinergi dalam menangani persoalan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.
“Hari ini kita SP2MI bersilaturahmi dengan Pengurus DPP Dewan Dakwah Indonesia dalam langkah untuk membuat kerja sama penuntasan ATS, anak tidak sekolah dan anak putus sekolah,” kata Amirudin.
Ia menilai, persoalan anak tidak sekolah merupakan tantangan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak serta koordinasi yang berkelanjutan. Karena itu, SP2MI akan menindaklanjuti pembahasan bersama DDII melalui penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Amirudin juga melihat jaringan DDII di bidang pendidikan sebagai salah satu potensi yang dapat diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan. Keberadaan program pendidikan kesetaraan serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di sejumlah wilayah dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Kita coba minta jaringan Dewan Dakwah yang lebih kuat untuk mendekati stakeholder pemerintah yang menangani masalah program ini,” ujarnya.
Melalui sinergi tersebut, DDII dan SP2MI berharap layanan pendidikan kesetaraan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat mendukung upaya penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah secara lebih luas dan berkelanjutan.
