Pemkot Jakbar Tetapkan Enam Program Prioritas, Fokus Benahi Kawasan Kumuh hingga Tekan Pengangguran
JAKARTA — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di bawah kepemimpinan Wali Kota Iin Mutmainnah menetapkan enam program prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan, akses pendidikan, penyerapan tenaga kerja, penurunan stunting, pembinaan generasi muda, serta penanganan banjir dan sampah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Jakarta Barat.
Salah satu fokus utama adalah perbaikan kawasan kumuh, terutama di Kecamatan Tambora, Cengkareng, dan Kalideres. Penataan lingkungan di tiga kecamatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan kawasan permukiman yang lebih layak, sehat, dan tertata.
Di bidang pendidikan, Pemkot Jakarta Barat memprioritaskan bantuan bagi warga kurang mampu guna memperluas akses pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.
Sementara itu, upaya menekan angka pengangguran dilakukan melalui penyediaan pelatihan keterampilan kerja. Dengan angka pengangguran yang disebut berada pada level 6,02 persen, penguatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu langkah yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat memasuki dunia kerja.
Pada sektor kesehatan dan sanitasi, percepatan penurunan stunting menjadi agenda penting. Salah satu sasaran yang ditetapkan adalah mewujudkan seluruh 56 kelurahan di Jakarta Barat bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) pada 2026, termasuk melalui pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal.
Selain pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan, Pemkot Jakarta Barat juga menaruh perhatian pada penguatan kepemudaan dan pembentukan karakter. Pembinaan generasi muda diarahkan untuk mencegah kenakalan remaja sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif dalam menghadapi bonus demografi.
Adapun persoalan banjir dan pengelolaan sampah ditangani melalui normalisasi saluran air, pembangunan infrastruktur drainase, serta program Gerebek Lumpur berupa pengerukan sedimen di kali dan saluran. Optimalisasi tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R) dan penguatan bank sampah juga menjadi bagian dari agenda tersebut.
Enam program prioritas itu mencakup persoalan mendasar perkotaan, mulai dari kelayakan hunian dan sanitasi hingga kesempatan kerja serta pembangunan karakter masyarakat.
Pelaksanaan program-program tersebut akan menjadi faktor penting dalam menentukan dampaknya bagi warga. Karena itu, konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan capaian di lapangan diperlukan agar sasaran pembangunan dapat diwujudkan secara terukur dan berkelanjutan.
