AsMEN TV, Kabupaten Bekasi – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 08 Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelayanan gizi yang berkualitas bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder SPPG 08 Sumberjaya dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Komitmen Bersama untuk Pelayanan Gizi Berkualitas.”
Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Kepala Desa Sumberjaya Ike Rahmawati, Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya H. Rasito, perwakilan Kecamatan Tambun Selatan Nalih Sumarno, Direktur BUMDes Agraprana Sumberjaya Husni Solihin, Babinsa, Bimaspol, perwakilan penerima manfaat, perwakilan sekolah dan Posyandu, serta tokoh masyarakat setempat. Dari unsur pengelola SPPG hadir Syarief Abdul Khaliq Maruapey selaku Ketua Yayasan Wanasari Fitri Berkah dan Kilan Syahid Pragosa, S.E. selaku Ketua SPPG 08 Sumberjaya.
Dalam koordinasi tersebut, kelengkapan sertifikasi menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan. SPPG 08 Sumberjaya disebut telah memperoleh sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sementara itu, proses akreditasi dan penerapan standar ISO 9001, ISO 45001, serta ISO 22000 juga menjadi bagian dari penguatan sistem manajemen dan keamanan pangan.
Pengelola SPPG menegaskan bahwa sistem operasional dapur dijalankan dengan memperhatikan kebersihan, kerapian, serta pengendalian berbagai potensi risiko selama proses produksi makanan. Dapur ditata secara rapi dan bersih, dengan pengawasan terhadap potensi keberadaan serangga, lalat, ulat, maupun gangguan lain yang dapat memengaruhi keamanan pangan. Penggunaan air RO (Reverse Osmosis) juga menjadi salah satu bagian dari pengendalian kualitas air dalam proses operasional.
Pelayanan pemenuhan gizi, menurut pengelola, tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan, tetapi juga mencakup proses pengolahan, kebersihan, keamanan pangan, distribusi hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Karena itu, keterlibatan pemerintah desa, Puskesmas, Kecamatan, aparat keamanan, sekolah, Posyandu, serta unsur masyarakat menjadi penting dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Direktur BUMDes Agraprana Sumberjaya Husni Solihin turut mendukung penguatan kolaborasi antara SPPG dengan berbagai unsur masyarakat dan kelembagaan di Desa Sumberjaya.
“Program pemenuhan gizi membutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga keberhasilan pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola SPPG, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi bersama,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan menerima masukan dari penerima manfaat maupun stakeholder terkait, sehingga pelayanan dapat terus diperbaiki sesuai standar yang telah ditetapkan. (Imam. S)
